Bintang.co.id – Pemerintah Belanda berencana memangkas sekitar 25.000 posisi pegawai negeri sipil (PNS) melalui program efisiensi birokrasi yang turut mengandalkan pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Kebijakan tersebut ditargetkan mampu menghemat anggaran negara hingga 3,5 miliar euro atau sekitar Rp70,9 triliun per tahun pada 2035.
Berdasarkan informasi yang disampaikan pada Senin, 26 Oktober 2026, pemerintah menargetkan penghematan awal sebesar 900 juta euro atau sekitar Rp18,27 triliun per tahun mulai 2027. Nilai penghematan tersebut akan ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai target maksimal pada 2035.
Rencana pengurangan tersebut setara dengan sekitar 15 hingga 16 persen dari total pegawai pemerintah pusat Belanda. Kebijakan ini diambil setelah jumlah aparatur meningkat sekitar 41 persen dibandingkan 2018, hingga mencapai sekitar 160.000 pegawai pada akhir 2025.
Meski demikian, pemerintah tidak berencana melakukan pemecatan massal secara langsung. Pengurangan posisi akan dilakukan secara bertahap, termasuk melalui evaluasi terhadap kebutuhan pengisian jabatan yang kosong akibat pegawai pensiun atau mengundurkan diri.
Sektor kepolisian dan pertahanan dikecualikan dari kebijakan efisiensi tersebut. Sementara itu, kementerian, badan pengawas, dan lembaga pelaksana kebijakan akan menjadi bagian dari evaluasi untuk menentukan kebutuhan pegawai dan potensi pengurangan posisi.
Pemerintah Belanda juga menempatkan pemanfaatan AI sebagai salah satu langkah untuk meningkatkan produktivitas di tengah upaya perampingan birokrasi. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu menyederhanakan pekerjaan administratif sekaligus meningkatkan efektivitas pelayanan publik.
Peta jalan penerapan AI dalam tata kelola pemerintahan dijadwalkan disampaikan oleh kabinet pada awal 2027. Selain mengembangkan sistem digital, pemerintah berencana menyederhanakan prosedur kerja dan mengurangi regulasi yang dinilai menghambat efektivitas birokrasi.
Upaya tersebut sejalan dengan dorongan untuk meningkatkan produktivitas instansi pemerintah hingga 20 persen melalui pemanfaatan teknologi. Pengadaan teknologi juga diarahkan untuk mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa dari luar kawasan Eropa serta menekan biaya konsultan asing.
Sekretaris Negara untuk Pemerintahan Efektif Belanda, Eric van den Burg, menegaskan bahwa perubahan tata kelola diperlukan untuk menjaga efisiensi dan keberlanjutan anggaran negara.
“Kita tidak bisa terus bekerja dengan pola lama. Kami mengambil keputusan sulit ini demi menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih sederhana, cerdas, dan ramping,” ujar Van den Burg, seperti dikutip dari The Edge Singapore.
Meski defisit anggaran Belanda disebut berada di level 1,8 persen, pemerintah tetap berupaya menjaga stabilitas keuangan dalam jangka panjang. Perampingan birokrasi dan pemanfaatan teknologi menjadi bagian dari langkah untuk mengendalikan belanja negara sekaligus meningkatkan produktivitas aparatur.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah Belanda menargetkan birokrasi yang lebih efisien tanpa sepenuhnya bergantung pada penambahan jumlah pegawai. Namun, keberhasilan program ini akan bergantung pada penerapan teknologi, penyederhanaan prosedur, serta kemampuan pemerintah menjaga kualitas pelayanan publik selama proses reformasi berlangsung.
Editor : Erina Faiha
