Bintang.co.id – Pemerintah India mengambil langkah tegas dengan memblokir sementara aplikasi pesan Telegram selama enam hari. Kebijakan ini berlaku mulai 16 Juni hingga 22 Juni 2026 dan berkaitan dengan upaya mencegah kecurangan dalam ujian masuk kedokteran nasional.
Keputusan tersebut diambil setelah muncul dugaan kebocoran soal ujian yang memicu kontroversi dan sorotan publik di negara tersebut.
Mengutip Reuters, Kementerian Pendidikan India menyatakan bahwa pemblokiran Telegram dilakukan untuk mencegah penyebaran materi ujian dan praktik kecurangan selama proses seleksi mahasiswa kedokteran.
“Kami telah memblokir Telegram hingga 22 Juni 2026, karena telah digunakan untuk menipu kandidat yang mengikuti ujian masuk kedokteran,” demikian pernyataan Kementerian Pendidikan India.
Langkah ini diambil menjelang pelaksanaan ujian ulang yang dijadwalkan berlangsung pada 21 Juni 2026.
Menurut laporan The Times of India, dugaan kebocoran soal ujian masuk kedokteran sebelumnya memicu polemik besar di tengah masyarakat.
Kasus tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai integritas dan keadilan salah satu ujian paling penting di India, yang menjadi pintu masuk bagi calon mahasiswa kedokteran.
Tekanan dari publik, peserta ujian, dan berbagai pihak akhirnya mendorong otoritas setempat untuk mengambil langkah korektif.
Di tengah meningkatnya kritik, National Testing Agency (NTA) atau Otoritas Pengujian Nasional India memutuskan untuk menggelar ujian ulang pada 21 Juni 2026.
Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga kredibilitas proses seleksi sekaligus memastikan seluruh peserta memperoleh kesempatan yang adil.
Kasus ini kembali menyoroti tantangan yang dihadapi banyak negara dalam mengawasi penyebaran informasi melalui platform pesan instan.
Telegram sendiri dikenal memiliki fitur grup dan kanal berkapasitas besar yang memungkinkan distribusi informasi secara cepat kepada ribuan pengguna dalam waktu singkat.
Hingga saat ini belum ada keterangan resmi dari pihak Telegram terkait kebijakan pemblokiran sementara yang diterapkan pemerintah India tersebut.
