Bintang.co.id – Kenaikan harga minyak dunia dan pelemahan nilai tukar rupiah memberikan tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Bahkan, setiap kenaikan harga minyak mentah Indonesia sebesar US$1 per barel berpotensi menambah beban anggaran negara hingga Rp10,3 triliun.
Dampak tersebut menjadi perhatian pemerintah seiring meningkatnya harga minyak global dan melemahnya nilai tukar rupiah. Kedua faktor tersebut turut memengaruhi kebutuhan anggaran, terutama untuk pembayaran subsidi dan kompensasi energi.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, rata-rata harga minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price (ICP) hingga akhir Oktober 2026 mencapai US$93 per barel. Angka tersebut jauh di atas asumsi APBN 2026 yang ditetapkan sebesar US$75 per barel.
Selain itu, rata-rata nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp17.508 per dolar Amerika Serikat (AS). Posisi tersebut lebih lemah dibandingkan asumsi APBN 2026 sebesar Rp16.500 per dolar AS.
Dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Kantor Bank Indonesia, Jakarta, Selasa, 3 November 2026, Suahasil menjelaskan kenaikan harga minyak berdampak langsung terhadap pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada PT Pertamina (Persero) dan PT PLN (Persero).
“Subsidi dan kompensasi APBN itu saat ini memang kita lihat harga ICP meningkat terus, dan ini tentu memberikan dampak kepada rata-rata harga ICP yang naik di dalam APBN kita,” ujar Suahasil.
Tekanan terhadap APBN tersebut turut mendorong peningkatan anggaran subsidi dan kompensasi energi. Dari alokasi awal sebesar Rp338 triliun, pemerintah meningkatkan anggaran menjadi Rp500 triliun melalui penyampaian Laporan Semester I kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
Anggaran tersebut digunakan sebagai patokan untuk memenuhi kewajiban pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada Pertamina serta PLN.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan, realisasi pembayaran subsidi dan kompensasi energi kepada kedua perusahaan tersebut telah mencapai Rp333,9 triliun hingga 30 Oktober 2026. Pemerintah masih akan melanjutkan pembayaran pada November dan Desember sesuai alokasi anggaran yang tersedia.
Pelemahan Rupiah Juga Tambah Beban APBN
Selain kenaikan harga minyak, pergerakan nilai tukar rupiah juga memberikan pengaruh besar terhadap belanja negara.
Berdasarkan analisis sensitivitas APBN 2026, setiap pelemahan rupiah sebesar Rp100 terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan belanja negara hampir Rp6,1 triliun.
Kondisi ini membuat harga minyak dunia dan nilai tukar rupiah menjadi dua indikator penting yang terus diperhatikan pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal.
Di tengah tekanan tersebut, pemerintah harus menjaga keseimbangan anggaran sekaligus memastikan pembayaran subsidi dan kompensasi energi tetap berjalan. Langkah ini diperlukan agar kenaikan biaya energi tidak sepenuhnya membebani masyarakat melalui perubahan harga energi.
Suahasil mengungkapkan, perhitungan total kebutuhan subsidi dan kompensasi energi untuk tahun anggaran 2026 akan dilakukan setelah seluruh periode pembayaran selesai.
Dengan masih adanya tekanan dari harga minyak global dan pelemahan rupiah, perkembangan kedua indikator tersebut akan menjadi perhatian pemerintah hingga akhir tahun anggaran 2026.
Editor : Erina Faiha
