Jakarta, Bintang.co.id – Pembiayaan UMKM tumbuh 3,09 persen hingga Juli 2026, dengan total mencapai Rp1.949 triliun. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus memperkuat ekosistem pembiayaan UMKM melalui penyediaan data dan informasi yang lebih komprehensif, akurat, serta mudah diakses.
Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae menyampaikan hal tersebut saat peluncuran Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM Semester I 2026 di Jakarta.
OJK menilai penguatan basis data menjadi langkah penting untuk mendorong penyaluran pembiayaan yang lebih tepat sasaran, berkualitas, dan berkelanjutan.
Menurut Dian, UMKM memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Sektor ini menggerakkan aktivitas ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta menopang pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Akses pembiayaan membantu pelaku UMKM meningkatkan produktivitas, memperluas kapasitas produksi, melakukan transformasi usaha, serta beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan perubahan pasar.
Namun, Dian menegaskan bahwa pengembangan UMKM tidak cukup hanya dengan memperluas akses pembiayaan. Pelaku usaha juga membutuhkan peningkatan kualitas sumber daya manusia, tata kelola, akses pasar, digitalisasi, dan dukungan regulasi yang kondusif.
“Memperluas pembiayaan UMKM bukanlah tujuan akhir. Tujuan yang sesungguhnya adalah menciptakan UMKM yang lebih produktif, lebih berdaya saing, lebih tangguh menghadapi perubahan, serta mampu memberikan kontribusi yang semakin besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi nasional,” kata Dian, Selasa (6/10/2026).
OJK mencatat pembiayaan UMKM dari berbagai sektor jasa keuangan terus menunjukkan tren positif. Hingga Juli 2026, total pembiayaan mencapai Rp1.949 triliun atau tumbuh 3,09 persen secara tahunan.
Sektor perbankan masih menjadi sumber pembiayaan terbesar dengan pangsa 82,62 persen. Sementara itu, perusahaan pembiayaan, modal ventura, lembaga keuangan mikro, dan lembaga jasa keuangan lainnya (PVML) mencatat pertumbuhan pembiayaan UMKM sebesar 9,92 persen, dengan pangsa 17,3 persen.
Menurut OJK, perkembangan tersebut menunjukkan semakin beragamnya sumber pembiayaan yang dapat dimanfaatkan UMKM sesuai karakteristik, kebutuhan, dan tahap perkembangan usaha.
Diversifikasi sumber pembiayaan juga membuka peluang bagi industri jasa keuangan untuk memperluas dukungan kepada UMKM secara lebih tepat sasaran.
Sejalan dengan penguatan ekosistem pembiayaan, OJK meningkatkan ketersediaan data dan informasi mengenai UMKM. Data tersebut mencakup pertumbuhan dan kualitas pembiayaan, karakteristik sektor ekonomi, wilayah, serta kontribusi masing-masing sektor jasa keuangan.
Dian mengatakan ketersediaan data yang berkualitas menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan pembiayaan UMKM.
“Kebijakan yang baik harus dibangun di atas data yang baik. Karena itu, diperlukan basis informasi yang mampu menggambarkan perkembangan pembiayaan UMKM secara lebih utuh, baik dari aspek pertumbuhan, kualitas pembiayaan, karakteristik sektoral, maupun peran masing-masing sektor jasa keuangan,” ujar Dian.
OJK menerbitkan Laporan Perkembangan Kinerja Pembiayaan UMKM secara semesteran sebagai bagian dari upaya meningkatkan transparansi dan mendorong pengambilan keputusan berbasis data.
Laporan tersebut menyajikan data pembiayaan UMKM secara lebih terstruktur dan granular berdasarkan segmentasi UMKM, sektor ekonomi, dan wilayah. OJK juga menyediakan publikasi semesteran, infografis bulanan, serta akses data yang lebih rinci melalui Portal Data OJK.
Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM M. Riza Damanik mengapresiasi langkah OJK dalam memperkuat transparansi data pembiayaan UMKM.
Menurut Riza, data pembiayaan yang mutakhir dan mudah dipahami dapat memperkuat pemahaman mengenai kondisi UMKM sekaligus mendorong kolaborasi antarpemangku kepentingan.
“Kami berharap publikasi ini dapat memperkaya referensi dan literasi mengenai UMKM serta memperluas kolaborasi dan kemitraan untuk mendorong semakin banyak UMKM yang maju,” ujar Riza.
OJK berharap laporan tersebut dapat menjadi referensi bagi regulator, kementerian dan lembaga, industri jasa keuangan, akademisi, pelaku usaha, serta masyarakat dalam memahami perkembangan pembiayaan UMKM.
Data tersebut juga dapat mendukung penyusunan kebijakan, strategi bisnis, dan program pengembangan UMKM yang lebih tepat sasaran. Ke depan, OJK akan terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun ekosistem pembiayaan UMKM yang inklusif dan berkelanjutan.
Penguatan tersebut tidak hanya berfokus pada peningkatan nominal pembiayaan, tetapi juga kualitas dan efektivitas penyalurannya. Dengan begitu, UMKM diharapkan semakin produktif, berdaya saing, dan tangguh menghadapi perubahan ekonomi
