Bantentv.com – Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk program satu orang satu rekening yang menyasar 25 juta masyarakat berpenghasilan rendah.
Meski dinilai dapat meningkatkan inklusi keuangan dan mempercepat penyaluran bantuan sosial (bansos), program ini dinilai memiliki sejumlah risiko, mulai dari penyalahgunaan rekening hingga potensi inflasi.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Esther Sri Astuti, mengingatkan bahwa program tersebut berpotensi menimbulkan dampak negatif apabila tidak disertai pengawasan yang ketat.
Salah satu risiko yang perlu diantisipasi adalah rekening tidak aktif atau dorman yang berpotensi disalahgunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online dan pinjaman online ilegal.
“Potensi penyalahgunaan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengingatkan adanya risiko rekening tidak aktif atau disalahgunakan untuk aktivitas ilegal seperti judi online dan pinjaman online ilegal jika pengawasannya lemah,” kata Esther dikutip IDX Channel, Sabtu 24 Oktober 2026.
Selain risiko penyalahgunaan rekening, Esther menyoroti potensi inflasi di tingkat lokal. Kondisi tersebut dapat terjadi apabila peningkatan konsumsi masyarakat akibat penyaluran dana tidak diimbangi dengan ketersediaan barang di dalam negeri.
“Risiko inflasi dapat muncul jika dana dari transfer fiskal tersebut mendorong lonjakan konsumsi yang lebih cepat dibandingkan kapasitas produksi barang dalam negeri,” lanjutnya.
Program Satu Orang Satu Rekening Berpotensi Tingkatkan Inklusi Keuangan
Di sisi lain, Esther menilai program satu orang satu rekening memiliki sejumlah manfaat bagi perekonomian nasional. Salah satunya adalah memperluas akses layanan keuangan bagi masyarakat, khususnya kelompok berpenghasilan rendah yang belum memiliki rekening perbankan.
Menurut Esther, program tersebut berpotensi meningkatkan tingkat inklusi keuangan nasional dari 93,61 persen menjadi sekitar 99 persen.
“Dampak positifnya adalah meningkatkan inklusi keuangan. Menaikkan tingkat inklusi keuangan nasional dari 93,61 persen menjadi sekitar 99 persen,” kata Esther.
Selain memperluas inklusi keuangan, kepemilikan rekening juga dinilai dapat membantu pemerintah menyalurkan bantuan sosial secara lebih tepat sasaran. Dengan mekanisme tersebut, bantuan dapat disalurkan langsung kepada rumah tangga berpendapatan rendah sekaligus mendorong konsumsi domestik.
“Membantu memperkuat transmisi kebijakan fiskal sehingga bantuan langsung sampai ke rumah tangga berpendapatan rendah dan mendorong konsumsi domestik,” sebutnya.
Esther menambahkan, program ini juga memberikan manfaat berupa saldo awal bagi masyarakat penerima yang difasilitasi melalui bank milik negara.
“Setiap penerima mendapatkan saldo awal sebesar Rp50.000 yang difasilitasi melalui bank milik negara,” tandasnya.
Pemerintah Anggarkan Rp1,28 Triliun untuk 25 Juta Penerima
Diketahui, pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp1,28 triliun untuk program satu orang satu rekening yang menyasar 25 juta masyarakat dalam kelompok desil 1 hingga 4. Program ini ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang berusia di atas 17 tahun.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengatakan pemerintah telah menyiapkan anggaran untuk setoran awal rekening bagi masyarakat yang menjadi sasaran program tersebut.
“Setoran awal disiapkan Rp50.000 dan anggarannya Rp1,28 triliun,” kata Airlangga.
Melalui program ini, pemerintah berupaya akan memperluas akses masyarakat terhadap layanan perbankan. Selain itu, pengawasan terhadap rekening penerima dan kesiapan pasokan barang juga tetap menjadi perhatian agar pelaksanaannya berjalan optimal dan risiko yang muncul dapat diantisipasi.
