Cilegon, Bintang.co.id – Kebakaran KMP Batumandi memicu sorotan terhadap kesiapan anggaran keselamatan bagi petugas penyelamat. Ketua Fraksi PKS DPRD Kota Cilegon, Qoidatul Sitta, mengingatkan agar efisiensi anggaran tidak mengorbankan kebutuhan perlindungan dan peralatan petugas yang menangani kondisi darurat.
Sitta menilai, penanganan bencana tidak cukup hanya berfokus pada masyarakat yang menjadi korban.
Keselamatan petugas penyelamat juga harus menjadi prioritas, terutama melalui penyediaan alat pelindung diri (APD), sarana dan prasarana yang memadai, serta jaminan perlindungan kerja.
“Jangan sampai ketika terjadi kebakaran, kecelakaan, atau kondisi darurat lainnya, petugas dituntut bergerak cepat dan mempertaruhkan keselamatannya, tetapi dukungan anggaran, APD, sarana prasarana, serta jaminan perlindungan mereka justru tidak memadai,” ujar Sitta.
Menurutnya, kebutuhan dasar tim penyelamat harus diperhitungkan berdasarkan tingkat risiko pekerjaan, kebutuhan operasional, dan standar keselamatan yang berlaku.
Karena itu, evaluasi anggaran kebencanaan dinilai penting untuk memastikan kebutuhan vital petugas tetap terpenuhi.
Sitta mengingatkan, Kota Cilegon memiliki karakteristik sebagai kota industri dengan potensi kedaruratan yang kompleks.
Ancaman yang perlu diantisipasi tidak hanya banjir dan bencana alam, tetapi juga kebakaran industri, kecelakaan, serta berbagai kondisi darurat yang membutuhkan respons cepat.
Ia mendorong pemerintah daerah mengevaluasi anggaran kebencanaan, termasuk kebutuhan APD, peremajaan kendaraan operasional, dan peralatan penyelamatan.
Jika efisiensi anggaran menyebabkan kekurangan pada kebutuhan penting tersebut, penambahan anggaran perlu diperjuangkan melalui pembahasan APBD.
Fraksi PKS DPRD Cilegon, lanjut Sitta, siap mengawal pemenuhan kebutuhan tersebut dalam penyusunan anggaran tahun berikutnya.
Pembahasan perlu mempertimbangkan usulan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta kondisi riil peralatan yang digunakan petugas di lapangan.
“Prinsipnya, efisiensi anggaran jangan sampai mengorbankan keselamatan petugas. Apabila ada rencana pengurangan anggaran, harus dikaji terlebih dahulu dampaknya terhadap kesiapsiagaan dan kemampuan petugas dalam menjalankan tugas penyelamatan,” tegasnya.
Selain persoalan anggaran, Sitta juga mendorong pemerintah daerah memperkuat koordinasi dengan pengelola kawasan industri.
Langkah tersebut dinilai penting untuk membangun mitigasi dan penanganan bencana yang terpadu di Kota Cilegon.
Sorotan terhadap anggaran keselamatan juga disampaikan Anggota DPR RI Bambang Haryo Soekartono saat meninjau Kantor ASDP Merak pada Kamis, 22 Oktober 2026.
Ia meminta pemerintah pusat tidak memangkas anggaran bagi instansi yang berkaitan langsung dengan keselamatan jiwa.
