Jakarta, Bintang.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bukan sekadar dokumen keuangan negara. Namun juga merupakan alat perjuangan bangsa untuk melindungi rakyat dan menjaga masa depan Indonesia.
Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato dalam Rapat Paripurna DPR RI ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Terkait Kerangka Ekonomi Makro (KEM) dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (PPKF) RAPBN 2027. Berlangsung di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, Selasa 20 Mei 2026.
“APBN adalah wujud alat perjuangan kita sebagai bangsa. APBN adalah alat untuk melindungi rakyat,” tegas Prabowo di hadapan anggota DPR RI dan jajaran kabinet.
Menurut Presiden, APBN harus menjadi instrumen utama untuk memperkuat fondasi ekonomi nasional sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat terus meningkat.
“APBN adalah alat untuk memperkokoh dasar-dasar dan sendi-sendi ekonomi bangsa. Alat untuk memastikan setiap warga negara dapat hidup lebih sejahtera,” lanjutnya.
Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung kondisi global yang saat ini penuh ketidakpastian akibat dinamika geopolitik dan geoekonomi dunia.
Situasi tersebut, menurutnya, ikut mempengaruhi stabilitas ekonomi nasional sehingga pemerintah harus bekerja lebih hati-hati dalam menyusun arah kebijakan fiskal negara.
Karena itu, Presiden menilai penting bagi dirinya untuk menyampaikan langsung pokok-pokok kebijakan ekonomi negara di hadapan DPR RI.
“Oleh karena itu, karena kondisi yang kita hadapi seperti ini, saya berpendapat bahwa Presiden Republik Indonesia harus hadir langsung menyampaikan pokok-pokok pikiran perekonomian dan pengelolaan negara,” ujarnya.
Prabowo memastikan pemerintah tetap berkomitmen menjaga kesinambungan pembangunan nasional melalui pengelolaan fiskal yang sehat, tepat sasaran, dan berorientasi pada kepentingan rakyat.
Beberapa sektor prioritas yang disebut akan tetap menjadi fokus pemerintah dalam RAPBN 2027 antara lain ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan, hingga penguatan ekonomi kerakyatan.
Menurut Presiden, penyusunan APBN juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945.
“APBN kita susun sebagai bentuk komitmen bersama untuk mewujudkan cita-cita mulia yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945,” kata Prabowo.
Pidato Presiden berlangsung dalam rapat paripurna DPR RI. Turut dihadiri Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Ketua DPR RI Puan Maharani. Selain itu dihadiri pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Merah Putih, hingga pimpinan partai politik.
