Jakarta, Bintang.co.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa arah pembangunan ekonomi Indonesia harus kembali berpijak pada nilai-nilai Pancasila dan amanat Pasal 33 UUD 1945. Komitmen tersebut disampaikan saat memimpin Upacara Hari Lahir Pancasila 2026 di Gedung Pancasila, Jakarta, Senin 1 Juni 2026.
Dalam pidatonya, Prabowo menyoroti pentingnya memastikan kekayaan alam Indonesia memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi rakyat. Karena itu, pemerintah memutuskan menerapkan kebijakan ekspor sumber daya alam melalui satu pintu yang akan dikelola oleh PT Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI).
“Karena itu, pemerintah menentukan ekspor sumber daya alam satu pintu,” kata Prabowo.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat konsep ekonomi Pancasila yang menempatkan kesejahteraan rakyat sebagai tujuan utama pembangunan.
Baca Juga: Hari Lahir Pancasila 2026, Andra Soni Titipkan Nilai Pancasila kepada Kepala Daerah
Prabowo mengakui Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, mulai dari tembaga, timah, emas, logam tanah jarang, nikel, batu bara, kelapa sawit hingga berbagai komoditas pertanian strategis.
Namun menurutnya, selama bertahun-tahun sebagian besar nilai tambah dari pengelolaan sumber daya alam justru lebih banyak dinikmati di luar negeri dibandingkan masyarakat Indonesia sendiri.
Karena itu, pemerintah ingin memastikan hasil pengelolaan kekayaan alam nasional dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi perekonomian domestik dan kesejahteraan masyarakat.
Selain menerapkan kebijakan ekspor satu pintu, pemerintah juga akan mempercepat program hilirisasi industri agar komoditas dalam negeri memiliki nilai tambah yang lebih tinggi sebelum diekspor.
Ekonomi Pancasila Jadi Arah Kebijakan
Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan bahwa konsep ekonomi Pancasila bukan sekadar slogan, melainkan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
“Ekonomi Pancasila adalah ekonomi yang egaliter, ekonomi yang kerakyatan,” tegasnya.
Presiden menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia selama ini cukup positif, namun pemerataan hasil pembangunan masih menjadi pekerjaan besar yang harus diselesaikan.
Karena itu, berbagai kebijakan ekonomi ke depan akan diarahkan untuk memperkuat kemandirian nasional sekaligus memperluas manfaat pembangunan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Koperasi dan UMKM Jadi Prioritas
Prabowo juga menekankan pentingnya memperkuat koperasi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat. Pemerintah akan mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu strategi mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Koperasi harus diperkuat, kooperasi harus bangkit. Koperasi adalah salah satu alat untuk mengangkat rakyat kita dari keadaan kemiskinan dan ketidakberdayaan,” ujar Prabowo.
Selain koperasi, pemerintah juga akan memperkuat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dengan menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru.
Menurut Presiden, rakyat harus menjadi pelaku utama pembangunan ekonomi, bukan hanya menjadi penonton atau objek pembangunan.
Melalui berbagai kebijakan tersebut, pemerintah berharap konsep ekonomi Pancasila dapat diwujudkan secara nyata melalui pemerataan kesejahteraan, penguatan ekonomi rakyat, serta pengelolaan kekayaan alam yang lebih berpihak pada kepentingan nasional.
